Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme
DOI:
https://doi.org/10.62710/wtrv8f78Keywords:
Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan Hukum, Korban Terorisme, Hak Korban, Kompensasi.Abstract
Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga menimbulkan penderitaan mendalam bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Sayangnya, kebijakan hukum pidana Indonesia selama ini masih cenderung berorientasi pada pelaku (offender oriented) sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pemenuhan hak korban atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi, serta bantuan medis dan psikologis, dan merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal guna memperkuat perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah memberikan pengaturan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban terorisme, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada korban (victim-oriented policy) agar perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme dapat diwujudkan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang dirugikan akibat tindak pidana terorisme di Indonesia.
Downloads
References
Antara News Bali. "LPSK Serahkan Kompensasi Rp61 Miliar bagi 43 Korban Terorisme Masa Lalu." https://bali.antaranews.com/berita/269741.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi, Cet. ke-5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
Ivan Elzabilillah, Hambali, dan Untung Sumarwan. "Analisis Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme." Jurnal Anomie 4, no. 2 (2022): 70–84.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Nawawi Arief, Barda. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media, 2018.
Nur Qoiri, Mutmainah, La Ode Muhammad Ichsan, Fathurozi, dan Shealsy Ainunna Mei Pratiwi. "Reframing Penal Policy: A Victim-Oriented Approach to Terrorism Victims in Indonesia." Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security 5, no. 1 (2026): 59–80.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Ramadianto, Anang Riyan, Angkasa, dan Rani Hendriana. "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan India." Soedirman Law Review 3, no. 4 (2023): 728–744.
Saleh, Imam Ansori. Korupsi Terorisme dan Narkoba: Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa yang Sistematis. Malang: Setara Press, 2017.
Saputra, Kelik Caesar, Aldi Cahya Satria, M. Hamzah Al Ghafiki, Pramudita Mandala Sakti, Noufal Raihan Ghulam, Ripa Mahal Kabul Izati, Haykal Fahd Wijaya Muhammad, dan Rofiq Maulana Sandi. "Penerapan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Studi Kasus Bom Bali." Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no. 3 (2024): 80–92.
Sujatmoko, Andrey. "Pembatasan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia." Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 17, no. 2 (2023): 149–168.
Sunarso, Siswanto. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Waluyo, Bambang. Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Wibawa Nuralam, Yoga, dan Moh. Saleh. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Tantangan dan Implementasi." Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2025): 318–330.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Efta Meiliani Kurdiati, Mada Apriandi Zuhir, Artha Febriansyah (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.








