Efektivitas Metode Omnibus dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Pasuruan
DOI:
https://doi.org/10.62710/bh0d3a53Keywords:
Metode Omnibus, Produk Hukum Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Regulasi, Kabupaten PasuruanAbstract
Penyederhanaan regulasi daerah membutuhkan metode yang mampu mengurangi fragmentasi tanpa melemahkan legalitas, partisipasi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menganalisis efektivitas metode omnibus dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Pasuruan dengan fokus pada dasar hukum, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan efektivitas praktiknya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bagian Hukum, Bagian Organisasi, perancang peraturan perundang-undangan, analis kebijakan, dan Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, produk hukum daerah, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode omnibus telah memperoleh dasar eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Di Kabupaten Pasuruan, konsolidasi pengaturan tercermin pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 mengenai organisasi dan fungsi perangkat daerah. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa karakter konsolidatif tidak otomatis membuktikan penggunaan formal metode omnibus. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah dijalankan melalui layanan informasi hukum, dengar pendapat, forum diskusi, harmonisasi, dan fasilitasi, tetapi keterbuktian praktiknya masih terbatas. Efektivitasnya juga masih bersyarat karena belum tersedia pedoman teknis internal, terdapat perbedaan penafsiran frasa delegasi, dan praktik birokrasi masih sektoral. Penguatan memerlukan kriteria penggunaan, kajian hukum terdokumentasi, partisipasi bermakna, dan evaluasi berkala.
Downloads
References
Adhisatya, A. P., & Firdaus, S. U. (2021). Penerapan Omnibus Law dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 5(3). https://doi.org/10.20961/respublica.v5i3.58461
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
Helmi. (2021). Penataan peraturan daerah dengan metode Omnibus Law: Urgensi dan mekanisme. Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 441–472. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472
Indrati, M. F. (2020). Ilmu perundang-undangan 2: Proses dan teknik pembentukannya. Kanisius.
Ismail, T., & Hamzah, S. J. (2025). Penerapan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan daerah pada Pemerintah Kabupaten Cianjur. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(8). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1358
Ismail, T., Huda, U. N., & Mulyadi, D. (2025). Critical legal studies: The Omnibus Law method in the formulation of local regulations on local taxes and levies. Varia Hukum, 7(2). https://doi.org/10.15575/vh.v7i2.46703
Mochtar, Z. A., Arizona, Y., Rahman, F., Mubdi, U., Ruhpinesthi, G. E., & Wafi, M. A. (2024). From meaningful to meaningless participation: The tragedy of Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation. Jurnal Media Hukum, 31(2), 351–370. https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557
Purwanto, P., Sulaksono, S., Tamsil, T., & Prasetio, D. E. (2024). Streamlining regional regulations with Omnibus Law for legal harmonization. Rechtsidee, 12(2). https://doi.org/10.21070/jihr.v13i1.1038
Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law dalam upaya reformasi regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), 1–10. https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602
Rizqi, A. R. (2022). Meaningful participation in local regulation making in Indonesia: A study of legislative law. Rechtsidee, 10(2). https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.801
Saragih, G. M., Putra, R. K., Ishwara, A. S. S., Nugroho, A. W., & Ivory, J. (2025). Comparison of the principle of meaningful participation in the process of law formation in Indonesia, Switzerland, and Sweden. JUSTISI, 11(3), 889–908. https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4346
Wafi, M. A., & Izzi, M. M. B. (2024). Integrating electronic participation in the legislative process to optimize the fulfillment of meaningful participation. Jurnal Konstitusi, 21(4), 518–541. https://doi.org/10.31078/jk2141
Wibowo, T. A. A. (2025). The politics behind omnibus legislation: Flexibility and power in Indonesia’s lawmaking process. Rechtenstudent Journal, 6(3), 238–253. https://doi.org/10.35719/rch.v6i3.393
Widayati, W., Winanto, W., Laksana, A. W., Huda, M. N., & Fareha, N. (2025). The challenges of using the omnibus law method in Indonesia’s legal system. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 8(2), 459–477. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i2.13382
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
Indonesia. (2022a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Indonesia. (2022b). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2025a). Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2025b). Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Firdhaussy Nindya Sawitri, Lukman Hakim, Sirajuddin Sirajuddin (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.








