Menakar Keadilan antara Kepentingan Umum dan Hak Individu dalam RUU Perampasan Aset Perspektif Filsafat Hukum
DOI:
https://doi.org/10.62710/vwjf7z55Keywords:
Keadilan, Perampasan Aset, Kepentingan Umum, Hak Individu, Filsafat HukumAbstract
Perampasan aset hasil tindak pidana merupakan mekanisme krusial dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara. Namun, kewenangan negara untuk merampas aset beririsan langsung dengan hak milik individu. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang mampu menyerasikan kepentingan umum dan hak dasar individu secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam menyerasikan kepentingan umum dan hak individu pada Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) dalam perspektif filsafat hukum, serta membandingkannya dengan kerangka pemulihan aset di Negara China. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan filosofis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran yuridis-filosofis berlandaskan Teori Keadilan John Rawls dan Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset berfungsi sebagai keadilan korektif yang sejalan dengan teori John Rawls untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Pembandingan dengan China menegaskan bahwa efektivitas asset recovery wajib dibatasi oleh kepastian prosedur (due process of law) dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset sangat mendesak untuk disahkan, namun kewenangan negara dalam pelaksanaannya harus dibatasi oleh batasan hukum yang jelas, proporsionalitas, dan pengawasan peradilan guna mencegah kesewenang-wenangan (abuse of power).
Downloads
References
Azis, A. P. A. (2025). Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jaringan Dokumentasi Hukum Kabupaten Sukoharjo. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, 7(1), 598–611.
Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimanakah Filsafat Hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
Fadilah, I. N. (2022). In Rem Asset Forfeiture dalam Bandul Asset Recovery dan Property Rights. AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism, 1(1), 87–99. https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.23
Farid, M., & Adib, M. (Eds.). (2018). Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial (Pertama). Prenadamedia Group.
Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 3(1), 357–367. https://doi.org/10.62379/qy4b6z80
Janati, F. (2025). Data KPK: Setelah Swasta, Pejabat Eselon dan Anggota DPR-DPRD Paling Banyak Korupsi. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/13312931/data-kpk-setelah-swasta-pejabat-eselon-dan-anggota-dpr-dprd-paling-banyak
Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. Rechtsidee, 11(2), 1–18. https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996
Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026). RUU PA Harus Bertujuan Rampas Kekayaan Koruptor, Badan Pengelola Aset Jangan Dikelola APH. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-PA-Harus-Bertujuan-Rampas-Kekayaan-Koruptor-Badan-Pengelola-Aset-Jangan-Dikelola-APH-67097
Mardianti, D. L. (2024). Catatan ICW Soal Tren Vonis Korupsi 2023: Kerugian Negara Mencapai Rp 56 Triliun, tapi yang Kembali hanya Rp 7,3 Triliun. Tempo.Co. https://www.tempo.co/hukum/catatan-icw-soal-tren-vonis-korupsi-2023-kerugian-negara-mencapai-rp-56-triliun-tapi-yang-kembali-hanya-rp-7-3-triliun-85377
Marzuki, P. M. (2020). Teori Hukum. Prenadamedia Group.
Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). Legalitas: Jurnal Hukum, 4(1), 130–152. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117
Pratama, A. D. (2019). Konsep Keadilan John Rawls. Jurnal Thengkyang, 4(1), 51–76.
Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(2).
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
Supryadi, A., Fahrurrozi, F., Yuliani, T., & Aminwara, R. (2023). Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 11(2), 18–25.
Wiryadi, I. M. (2026). Uji Norma Mediasi UU PPHI Persoalan Implementasi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/berita/uji-norma-mediasi-uu-pphi-persoalan-implementasi-25048?
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Yuwono Prianto, Aurelia Jessica Mavelynn, Devi Devi, Florencia Lavina Setiawan, Yocelyn Averyll Lie (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.








