Kritik Pidana Penjara Penelantaran Anak dalam Pasal 76B dan 77B UU Perlindungan Anak dan Gagasan Ta’zir Restoratif
DOI:
https://doi.org/10.62710/gxrmtc46Keywords:
Penelantaran Anak, Pidana Penjara, Jarimah Ta’zir, Maslahah Mursalah, Keadilan RestoratifAbstract
Penelantaran anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang kerap luput dari perhatian karena terjadi di ranah domestik. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis sanksi pidana penelantaran anak dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016), menjelaskan fleksibilitas jarimah Ta'zir sebagai kerangka penyelesaiannya, serta merumuskan gagasan integrasi keduanya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda seratus juta rupiah belum tentu efektif mencegah penelantaran, sebab ancaman tinggi tidak selalu terwujud dalam putusan, sedangkan pemenjaraan pelaku berpotensi memutus nafkah anak; rumusan kumulatif-alternatif yang hanya menyediakan penjara dan denda juga kaku. Kedua, penelantaran anak tergolong jarimah Ta'zir karena nas tidak menetapkan batas hukumannya, sehingga ulil amri dan hakim berwenang merumuskan sanksi berorientasi pada maslahah mursalah, seperti kerja sosial, pemotongan penghasilan untuk nafkah anak, dan pembinaan pengasuhan. Ketiga, prinsip Ta'zir yang mengutamakan pemulihan dapat diintegrasikan ke dalam penerapan hukum perlindungan anak melalui diskresi terpandu, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional, serta prioritas pemulihan hak anak.
Downloads
References
Al Hakimi, N. (2022). Putusan hakim yang ideal dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN.PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus/PN.KAG). Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 4(3), 292–304. https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1755
Audah, A. Q. (2013). At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i. Maktabah at-Taufiqiyyah.
Az-Zuhaili, W. (1986). Ushul al-Fiqh al-Islami (Jil. 2). Dar al-Fikr.
Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus. (2023). The implementation of Ta'zir punishment as an educational reinforcement in Islamic law. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(1). https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15101
Fauzan, M. N. (2025). Law, society, and religion: Rethinking Ta'zir and capital punishment for drug trafficking in Indonesia. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 59(1), 80–98. https://doi.org/10.14421/ajish.v59i1.1608
Findianti, S. A., Sopacua, M. G., & Muammar. (2025). Criminal liability for the perpetrator of wife and child abandonment in the household. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 8–14. https://doi.org/10.47268/tatohi.v5i1.2917
Firdaus, A., & Koswara, I. Y. (2024). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis tentang pidana pengawasan dan asas keseimbangan. Lex Renaissance, 9(1), 1–22. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1
Fitriani. (2022). Penjatuhan pidana penjara bagi penelantaran rumah tangga. Jurnal Yudisial, 14(3), 395–411. https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.448
Herawati, N., Pancasilawati, A., & Rahmi, M. (2023). Perlindungan hak anak akibat kekerasan seksual di pondok pesantren perspektif maqasid syariah dan hukum positif. MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, 12(2). https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.18978
Hidayat, R., Jayusman, Efrinaldi, & Sari, R. (2022). Review of Maqāṣid al-Syarīʿah concerning the fulfillment of child rights post-divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 22(2), 213–228. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1254
Lestari, W. (2024). Ta'zir crimes in Islamic criminal law: Definition, legal basis, types and punishments. Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, 5(1). https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21486
Lubis, S., & Agustanti, R. D. (2024). The attempt to fulfill restitution for victims of domestic abandonment crimes. Jurnal Ius Constituendum, 9(2), 320–339. https://doi.org/10.26623/jic.v9i2.9143
Misran. (2021). Kriteria tindak pidana yang diancam hukuman Ta'zir. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 10(1). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515
Mointi, R., Rahim, A., & Tomayahu, N. S. (2024). Penelantaran anak: Analisis berdasarkan hukum pidana dan hukum pidana Islam. Jurnal Antologi Hukum, 4(2). https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.4044
Rahmayanti, & Assaad, A. S. (2023). Perlindungan negara terhadap anak terlantar (Komparasi hukum di Indonesia dengan tinjauan fiqh siyasah). Al-Dalil: Jurnal Studi Islam dan Hukum, 4(2). https://doi.org/10.24256/dalrev.v4i2.5529
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sirait, A. S., Syahnan, M., & Panjaitan, B. S. (2024). Community service order punishment: Alternatives in the criminal law system from Maqāṣid al-Sharīʿah perspective. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 24(2), 273–296. https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24276
Sutanti, R. D., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif. Jurnal USM Law Review, 9(2). https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027
Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal USM Law Review, 8(2), 709–728. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Anggie Aulia Winatri M.S, Maskur Rosyid (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.








