Hak Untuk Dilupakan Riwayat Tindak Pidana Di Media Digital Bagi Mantan Pengguna Narkoba
DOI:
https://doi.org/10.62710/x6z4vs75Keywords:
Right to Be Forgotten; Ex-convicts; Personal Data Protection;.Abstract
Right to be forgotten is a legal concept that protects privacy that gives right to individuals to ask for erasure of irrelevant personal and or data information in the digital platform. In Indonesia itself this right is regulated, although not directly in regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research aims to analyze the implementation of the concept of Rights To Be Forgotten as a social rehabilitation for former drug user that already serve criminal sentence. With normative legal research methodology, the result of this research shows that there are no specific regulations regarding the removal of criminal records for former drug users. However, the removal of news or electronic information related to criminal cases can be requested through a court decision based on Article 26 of the ITE Law or at the request of the data subject in accordance with Article 43 paragraph (1) letter c of the Personal Data Protection Law. Thus, it is needed further regulation concerning the method of deleting electronic information to ensure legal certainty in the implementation of the Right to Be Forgotten in Indonesia.
Downloads
References
Agusta, H. (2021). Keamanan dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer to Peer Lending di Indonesia. Krtha Bhayangkara, 15(1), hlm 28.
Ajiputera, M. T., & Susetyo, H. (2024). Implementasi pengaturan hak untuk dilupakan melalui sistem penghapusan data pribadi dan/atau dokumen elektronik menurut perspektif hukum positif di Indonesia. UNES Law Review, 6(3), 8057.
Algamar, M. D., & Ampri, A. I. I. (2022). Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak Dari Bahaya Deepfake. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 25(01), 31.
Bertram, T., Bursztein, E., Caro, S., Chao, H., Chin Feman, R., Fleischer, P., ... & Verney, A. (2019). Lima tahun hak untuk dilupakan. Dalam Prosiding Konferensi ACM SIGSAC 2019 tentang Keamanan Komputer dan Komunikasi hlm. 961.
Budi, M., “Peneliti Temukan Lapas di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkotika”, 2022, https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika, diakes 19 Mei 2025.
Christianto, H. (2017). Revege Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. Veritas et Justitia, 3(2), 304.
Christianto, H. (2020). Konsep hak untuk dilupakan sebagai pemenuhan hak korban revenge porn berdasarkan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 32(2), 182.
Dade, L. L., Waha, C. J., & Nachrawy, N. (2024). Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) Di Indonesia. LEX PRIVATUM, 13 hlm. 3.
De Baets, A. (2016). Pandangan sejarawan tentang hak untuk dilupakan. International Review of Law, Computers & Technology, 30(1-2), 58.
De Hert, P., & Papakonstantinou, V. (2022). Hak untuk Dilupakan. Ensiklopedia Elgar tentang Hukum dan Ilmu Data, Akan Terbit. 101.
Fachmi, A., & Grataridarga, N. (2023). Analisis Bibliometrik Prinsip Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) dalam Penelitian Kearsipan Yang Terindeks di Dimensions. AI. Jurnal Imam Bonjol: Kajian Ilmu Informasi dan Perpustakaan, 7(2), 140.
Faisal, K. (2021). Menyeimbangkan antara hak untuk dilupakan dan hak atas kebebasan berekspresi dalam vonis pidana yang telah digunakan. Keamanan dan Privasi, 4(4). 157.
Faris, A. M., & Gumelar, D. R. (2024). Hak untuk Dilupakan sebagai Upaya Menekan Tingkat Kejahatan Pencurian Berulang. JUSTISI, 10(2), 362.
Hartanto, H., Noferani, R., & Ababil, M. A. (2023). Problematika Hak Untuk Dilupakan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Perspektif Ham Dan Transparansi Publik). Justitia et Pax, 39(2), 375.
Hutapea, S. A. (2021). Right to be forgotten sebagai bentuk rehabilitasi bagi korban pelanggaran data pribadi. Jurnal Jurisprudentia, 4(1), 3.
Hutchinson, T. (2015). Metode doktrinal: Mengintegrasikan metode interdisipliner dalam reformasi hukum. Erasmus Law Review, 8, 131.
Larson III, R. G. (2013). Melupakan Amandemen Pertama: Bagaimana privasi berbasis ketidakjelasan dan hak untuk dilupakan tidak sesuai dengan kebebasan berbicara. Hukum dan Kebijakan Komunikasi, 18(1), 112.
Mantelero, A. (2013). Usulan UE untuk Peraturan Perlindungan Data Umum dan akar dari 'hak untuk dilupakan'.Tinjauan Hukum & Keamanan Komputer,29(3), 232.
Muhammad Trysal. (2022). Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Pengguna Narkoba Di Kelurahan 24 Ilir Palembang", Jurnal Empirika, 6.2. 141.
Noval, S. M. R. (2019). Model Kebijakan 'Hak Untuk Dilupakkan': Antara Hak untuk Dilupakan dan Hak untuk Penghapusan. Jurnal Internasional Kejahatan, Hukum dan Isu Sosial, hlm 7.
Noval, S. M. R., & Jamaludin, A. (2020). Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan dan Potensi Ancaman. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(3), 371.
Nugraha, M.R., “Ketentuan Right to be Forgotten di Indonesia”, 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-right-to-be-forgotten-di-indonesia-lt585783c080c40/ diakses 25 Mei 2025.
Paterson, M., & McDonagh, M. (2018). Perlindungan data di era big data: Tantangan yang ditimbulkan oleh big personal data. Tinjauan Hukum Universitas Monash, 44(1), hlm 21.
Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group. Glm 133-136
Powis, J., & Treppass. A., "Perubahan saat vonis dihabiskan di Inggris", 2024, https://www.employmentlawwatch.com/2024/01/articles/employment-uk/changes-to-when-convictions-become-spent-in-the-uk/ , diakses 20 Mei 2025.
Putra, A. S., “Napi Narkoba Harus Dikurangi Atasi Over Kapasitas Lapas”, 2023, https://www.rri.co.id/daerah/260181/napi-narkoba-harus-dikurangi-atasi-over-kapasitas-lapas , diakses 21 Mei 2025.
Putz, J.P., "Hak untuk dilupakan karena vonis pidana lama: perspektif Luksemburg berdasarkan putusan terbaru", 2025, https://www.ibanet.org/Right-to-be-forgotten-Luxembourg-recent-ruling , diakses 22 Mei 2025.
Ramadaani, K. F., & Muaalifin, M. D. A. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 3(1), hlm 21.
Razmetaeva, Y. (2020). Hak untuk dilupakan dalam perspektif Eropa. Jurnal Studi Eropa TalTech, 10(1), 67.
Redi, A., & Ramadhan, D. A. (2023). Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi: Quasi Peradilan Dan Upaya Terciptanya Right To Be Forgotten Di Indonesia. Jurnal Yudisial 15, no. 2. Hlm 5.
Rizqiyanto, N., Rohman, A. F., & Raya, F. A. H. M. (2024). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(2), hlm 5.
Rustad, M. L., & Kulevska, S. (2014). Mengkonseptualisasikan ulang hak untuk terlupakan guna memungkinkan aliran data transatlantik. Harvard Journal of Law & Technology, 28, hlm 356.
Weber, R. H. (2011). Hak untuk dilupakan: lebih dari sekadar kotak Pandora. J. Intell. Prop. Info. Tech. & Elec. Com. L., 2, hlm 120.
Yanuar, Y., “Soal SKCK: Kenapa Dipersoalkan Menteri HAM, Bedanya dengan SKKB dan Uji Materi di MK”, 2025, https://www.tempo.co/hukum/soal-skck-kenapa-dipersoalkan-menteri-ham-bedanya-dengan-skkb-dan-uji-materi-di-mk-1224042 , diakses 10 Mei 2025.
Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi, Komunikasi, dan Ilmu Sosial Bisnis (BECOSS), 1(1), hlm 152.
Zeller, B., Trakman, L., Walters, R., & Rosadi, S. D. (2019). Hak untuk Dilupakan—Pengalaman UE dan Asia Pasifik (Australia, Indonesia, Jepang, dan Singapura). European Human Rights Law Review, volume 23, hlm 25.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Muhammad Aziz Marzuki, Raihan Muhammad Akbar Akbar, Albertus Redy Gunadi Redy (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.








