Tanggung Jawab Hukum Notaris/PPAT dalam Verifikasi pada Pembuatan Akta Peralihan Hak atas Tanah

Authors

  • M. Mirza Lufito Universitas Sriwijaya Author
  • Theta Murty Universitas Sriwijaya Author
  • KMS. Abdullah Universitas Sriwijaya Author

DOI:

https://doi.org/10.62710/bw4c9560

Keywords:

Notaris/PPAT, Verifikasi, Peralihan Hak atas Tanah, Pertanggungjawaban Hukum

Abstract

Pembuatan akta mengenai peralihan hak atas tanah menuntut Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memverifikasi identitas dan kewenangan para pihak, keabsahan dokumen pendukung, serta kesesuaian data fisik dan data yuridis objek tanah. Namun, standar teknis verifikasi tersebut masih belum diatur secara memadai sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Artikel ini mengkaji dua permasalahan, yaitu prosedur verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah, dan pertanggungjawaban hukum notaris atas kesalahan atau kelalaian dalam verifikasi. Analisis didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 120/Pdt.G/2018, Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 179/PDT/2018/PT BTN, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2019. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa verifikasi hendaknya dilakukan secara bertahap terhadap subjek, dokumen, dan objek tanah, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kesalahan atau kelalaian dalam verifikasi dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Namun, dalam kasus yang dikaji, pengadilan tidak menilai kelalaian tersebut secara substantif karena gugatan tidak dapat diterima atas dasar alasan formil. Temuan ini menegaskan perlunya standar verifikasi yang lebih jelas, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi para pihak yang terlibat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adjie, H. (2009). Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik. Refika Aditama.

Adjie, H. (2014). Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama.

Amir, A. (2019). Pengalihan hak penguasaan tanah menurut UUPA dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 56.

Anshori, A. G. (2009). Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika. UII Press.

Anshori, A. G. (2016). Lembaga kenotariatan Indonesia. UII Press.

Arivan. (2019). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 7(2), 145–158.

Budiono, H. (2013). Dasar teknik pembuatan akta notaris. Citra Aditya Bakti.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metodologi penelitian hukum normatif dan empiris. Prenada Media Grup.

Imania, D., Ngadino, & Prasetyo, M. H. (2020). Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya. Notarius, 13(1), 250–265.

Lumban Gaol, S. (2018). Kedudukan akta notaris sebagai akta di bawah tangan berdasarkan UUJN. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 8, 91.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Kencana.

Maulidya Putri, K., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban notaris melakukan pembacaan dan penandatanganan akta di depan semua pihak secara bersama-sama. Jurnal Hukum Notaris, 1(2), 165–166.

Moegni Djojodirdjo, M. A. (1982). Perbuatan melawan hukum. Pradnya Paramita.

Ompu Mona, V. V. (2024). Kepastian hukum akta pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan di Notaris Kota Depok. Bulletin of Law Research, 23.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3017 K/Pdt/2019.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 361 PK/PDT/2017.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 179/PDT/2018/PT BTN.

Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Republik Indonesia. (1997). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia. (1998). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Sulistya, E. (2021). Pemberian sanksi pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan perilaku notaris oleh Majelis Pemeriksa. Officium Notarium, 1(2), 258–269.

Tan Thong Kie. (2007). Studi notariat dan serba-serbi praktek notaris. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

TIA Selayar. (2022). Standar mitigasi bagi notaris dalam menerima dan mempertanggungjawabkan kebenaran dokumen serta keterangan para pihak. Officium Notarium, 2(2), 379–387

Published

2026-10-09

How to Cite

Lufito, M. M. ., Murty, T. ., & Abdullah, K. . (2026). Tanggung Jawab Hukum Notaris/PPAT dalam Verifikasi pada Pembuatan Akta Peralihan Hak atas Tanah. Jurnal Ragam Pengabdian, 3(3), 10798-10811. https://doi.org/10.62710/bw4c9560