Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Asal Kabupaten Indramayu dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Authors

  • Putri Desi Nurlaeli Universitas Negeri Semarang Author

DOI:

https://doi.org/10.62710/tbhfgj58

Keywords:

Indonesian Migrant Workers; Legal Protection; Human Rights; State Policy; Non-Procedural Migrant Workers

Abstract

The increasing number of non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) reflects persistent legal protection challenges in Indonesia's migrant worker governance. This study analyzes the factors driving Indramayu workers to migrate non-procedurally to Malaysia and examines the state's legal protection policies from a human rights perspective. Using empirical legal methods with a socio-legal approach, primary data were collected through interviews with non-procedural migrant workers and stakeholders, while secondary data were obtained from literature and regulatory reviews. The findings reveal that economic pressure, limited employment, low legal awareness, and broker influence are the main push factors. Although Indonesia has established Law Number 18 of 2017 on Migrant Worker Protection, its implementation remains administrative and focuses on documented workers. Consequently, non-procedural workers have limited access to preventive legal protection and are typically assisted only after problems arise. From a human rights perspective, every migrant worker is entitled to state protection regardless of administrative status. Strengthening preventive protection mechanisms, improving legal awareness, enhancing institutional coordination, and developing inclusive protection policies are essential to fulfill migrant workers' fundamental rights.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asfia, H. (2025). Evaluasi penegakan hukum perlindungan pekerja migran Indonesia berbasis legal consciousness theory pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 1–13.

Burhan Asshofa. (2004). Metode penelitian hukum. Rineka Cipta.

Fadilla, A. R. (2025). Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional, *7*(6), 4760–4771.

Hukum, S., Puspaningrum, E., Prio, A., & Santoso, A. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia (Studi Kabupaten Sragen), *4*(01), 171–177. https://doi.org/10.58812/shh.v4.i01

Irawati, I., Susanti, S., Wasistiono, S., & Broto, M. F. (2026). Early detection policies prevent non-procedural Indonesian migrant workers. BESTUUR, 14(1). https://doi.org/10.20961/bestuur.v14i1.107768

Khairani, F. Z. (2025). Perlindungan hak fundamental pekerja migran Indonesia non prosedural (Studi Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kusuma, R. (2023). Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jurnal Private Law, 3(1).

Mawikere, A. G., Tangkere, I. A., & Voges, S. O. (2024). *14*(1).

Moleong, L. J. (2013). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Mongi, L. L., Polii, J. L. S. S., Bawembang, N., & Pinta, N. S. (2026). Kajian yuridis normatif terhadap pengaturan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, 22–32.

Nabila, A. H. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia sektor rumah tangga. Jurist-Diction, 5(1), 1. https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32741

Puspita, D., & Gusnita, C. (2019). Analisis viktimisasi struktural terhadap pekerja migran Indonesia ilegal di Kabupaten Indramayu Desa Juntinyuat. Anomie, 1(1), 1–18.

Renita, R., Iriansyah, I., & Afrita, I. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja bersama pada bank swasta di Kota Pekanbaru. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 232. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1856

Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan bagi pekerja migran Indonesia non-prosedural terhadap tindakan perdagangan manusia. https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3494

S, A. M. B., Abas, M., & Rahmatiar, Y. (2025). Perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia melalui perjanjian kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran, *6*(1), 511–520.

Sanjaya, I. K. A. (2025). Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia nonprosedural di luar negeri. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 11(1), 164–178. https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.102230

Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2021). Perlindungan hukum hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Teknologi Industri, 13, 56–70.

Soejono Soekanto. (1983). Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia. UII Press.

Tandirerang, V. B., Wiratma, H. D., & Subandi, Y. (2024). Peran Kantor Imigrasi Makassar terhadap penanganan kasus pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Malaysia tahun 2024, 327–333.

Tanri, A., & Mih, F. (2024). MIH.

Utomo, L. E. R., & Arifin, R. (2025). Legal protection for non-procedural Indonesian migrant workers as victims of human trafficking crimes. Law, Liberty, and the Rule of Law (LLRQ), 11(1). https://doi.org/10.15294/llrq.v11i1.25885

Published

2026-06-27

How to Cite

Nurlaeli, P. D. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Asal Kabupaten Indramayu dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Ragam Pengabdian, 3(2), 2866-2883. https://doi.org/10.62710/tbhfgj58