Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.62710/2wkrxg23Keywords:
philosophy of law, justice, utility, legal implementation, IndonesiaAbstract
Legal certainty is a fundamental pillar of the rule of law, functioning to ensure order, justice, and protection within society. However, in practice, legal certainty often faces challenges due to the gap between written legal norms and their implementation. This study aims to analyze the meaning of legal certainty from a philosophical perspective of law and to examine its implementation within the Indonesian legal system. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and philosophical approaches, utilizing primary and secondary legal materials analyzed through descriptive-analytical and argumentative techniques. The findings indicate that legal certainty cannot be narrowly understood as merely written rules, but must be closely related to the values of justice and utility. In the Indonesian context, the implementation of legal certainty still encounters various obstacles, such as overlapping regulations, inconsistent court decisions, and weak integrity of law enforcement officials. Therefore, comprehensive legal reforms are necessary to achieve legal certainty that is both just and beneficial to society.
Downloads
References
Abdullah, N., & Chalim, M. A. (2017). Kedudukan dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik. Jurnal Akta, 4(4).
Agustinee, O. V. (2017). Politik hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam menciptakan keharmonisan perkawinan. Jurnal Rechtsvinding, 6(1).
Anas, F. (2023). Prinsip kepastian hukum pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU/XIII/2015. UNES Law Review, 6(2).
Anisyaniawati, A., & Chandra, H. A. (2024). Konsep hukum dan keadilan dalam pemikiran Gustav Radbruch. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 2(1).
Annabawi, D. D., Dermawan, R. R., Yudi, R. M., & Prayoga, S. (2025). Reinterpretasi konsep negara hukum (rechtstaat) dalam perspektif filsafat hukum kontemporer. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 5(2), 443–451.
Asa, A. I., & Syamsuddin, M. M. (2025). Rekonstruksi makna Pancasila dalam konteks sumber tertib hukum (Tinjauan filsafat hukum). Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN, 12(1), 59–77.
Aulia, E. (2024). Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi dari perspektif kepastian hukum. UNES Law Review, 7(1), 220–227.
Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi. Journal Sains Student Research, 2(1), 713–724.
Fidusiana. (n.d.). Kelebihan dan manfaat transaksi non tunai bagi kita semua. Fidusiana. https://fidusiana.com/manfaat-transaksi-non-tunai/
Hutabarat, S. A. (2023). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan hakim ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia (Disertasi, Universitas Kristen Indonesia).
Nurmayanti, R., & Khisni, A. (2017). Peran dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta. Jurnal Akta, 4(4).
Rizal, S. S. (2019). Kekuatan hukum akta notaris tentang perjanjian perkawinan. Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan, 3(1).
Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode penelitian hukum (normatif dan empiris). Penerbit Widina.
Salwa, B. A. N., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila: Relevansi dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 1956–1964.
Sinaga, A. P., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2026). Penegakan hukum premanisme dalam perspektif keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Jurnal USM Law Review, 9(2), 887–908.
Susanto, N. A. (2014). Dimensi aksiologis dari putusan kasus “ST” kajian putusan peninjauan kembali Nomor 97/PK/Pid.SUS/2012. Jurnal Yudisial, 7(3). Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Wahyudi, I. (n.d.). Peranan notaris dalam pembuatan akta otentik untuk perjanjian kawin. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1).
Wahyudi, T. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman pengadilan dispensasi perkawinan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 9(2).
Zairudin, A., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). Konsep aliran filsafat hukum utilitarianisme dan relevansinya terhadap konstruksi pengaturan pengawasan pemilu. Jurnal Rechtens, 12(2), 273–286.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Deandra Tiffany, Natalia Emanuela Tingginehe, Eben Haezer Willem Putrayasa, Gracia Cindy Stefani, Caroline Debora (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
